demokrasi parlementer politik luar negeri indonesia menengah pada.....

Pendahuluan :
Pada masa Demokrasi Parlementer, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang - undang Dasar Sementara ( UUDS ). Yang dimana pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer. Dan terjadinya jatuh bangun sebuah kabinet itu tergantung pada dukungan anggota parlemen.Dimana terdapat ciri-ciri utama di demokrasi parlementer ini, yaitu " Sering Bergantinya Sebuah Kabinet ". Sering bergantinya kabinet ini dikarenakan terlalu banyak jumlah partai namun tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. 

Kabinet-kabinet :

Dimana di masa demokrasi parlementer ini terdapat banyak kabinet, yaitu terdapat tujuh kabinet antara lain :

Kabinet NatsirKabinet SukimanKabinet WilopoKabinet Ali 1Kabinet Baharudin HarahapKabinet Ali 2Kabinet Juanda

Politik Luar Negeri Indonesia yang ada di dalam kabinet - kabinet tersebut antara lain :

Di dalam Kabinet Natsir :( Penyelewengan Masalah Irian Barat ) : Yaitu perundingan yang dilakukan antara negara Indonesia dengan negara Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dan memasukannya ke dalam wilayah RI secepatnya.Di dalam Kabinet Sukiman :( Politik Bebas Aktif ) : Yaitu Indonesia menerapkan asas bebas aktif pada politik luar negerinya, yang dimana Bebas artinya tidak memihak dan Aktif artinya aktif menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya.MSA ( Mutual Security Act ) : Yaitu mengadakan MSA dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer, yang dipandang lebih contong ke block barat.Di dalam Kabinet Ali 1 :( Konferensi Asia Afrika / KAA ) : Yaitu melaksanakan keputusan KAA, mengadakan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diikuti oleh negara-negara dikawasan Asia Afrika yang diikuti oleh negara-negara dikawasan Asia Afrika bertujuan untuk bekerjasama dibidang ekonomi, kebudayaan, serta melawan kolonialisme dan melaksanakan hasil keputusan KAA.

Di dalam Kabinet Ali 2 :( Membatalkan Persetujuan Perjanjian KMB ) : Yaitu dikarenakan upaya pembebasan Irian Barat dari Belanda tidak memperoleh penyelesaian yang maksimal atau memuaskan.


Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer :Terlalu banyak uang yang beredarAdanya kenaikan biaya hidup yang sangat tinggiPertumbuhan penduduk yang sangat tinggi namun tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat rendah


Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain :Gunting Syafrudin : Yaitu pemotongan nilai mata uang, Rp 2,5 rupiah menjadi bernilai setengahSistem Ekonomi Gerakan Benteng : Yaitu mengembangkan pengusaha pribumiNasionalisasi De Javasche Bank : Yaitu merubah De Javasche Bank menjadi bank Indonesia, agar dapat menaikkan pendapatan dan menurukan biaya eksportSistem Ekonomi Ali Baba : Yaitu para pengusaha bekerjasam memajukan ekonomi Indonesia dengan cara memberikan kredit pada usaha swasta nasionalPersainagn Finansial Ekonomi : Yaitu adanya masalah Finansial ekonomi dengan pihak Belanda dimana Indonesia berusaha melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda 

REncana Pembangunan Lima Tahun : Yaitu perencanaan pembangunan Indonesia yang direncanakan dilaksanakan tahun 1956 - 1961Musyawarah Nasional Pembangunan : Yaitu adanya ketegangan hubungan antara pusat dan yang bertujuan untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat menyusun rencana pembanguanan secara menyeluruh dan untuk jangka panjang