jelaskan landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia

1.  Makna Kedaulatan Rakyat
Setiap negara di dunia berhak mendapatkan kemerdekaan, termasuk Indonesia yang sudah berkali-kali di jajah bangsa lain. Seperti UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan juga penjajahan di dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan serta harus di hapuskan.  Negara yang sudah bebas memiliki hak untuk mengatur negaranya sendiri atau kedaulatan ke dalam dan memiliki hak menjalin hubungan dengan negara lain tanpa campur tangan bangsa lain atau kedaulatan ke luar.

 2. Teori Kedaulatan
 Secara umum teori kedaulatan dibagi menjadi 4 ,yaitu :

a. Teori Kedaulatan Tuhan
    Teori ini merupakan teori yang tertua diantara teori-teori kedaulatan yang lain. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berasal dari tuhan. Tokoh-tokoh teori ini : Augustina, Thomas Aquinas dan Marsilius.

b. Teori Kedaulatan Negara
    Berdasarkan pada teori ini, negara yang berkuasa membuat hukum, segala sesuatu diatur oleh negara. Tokoh-tokoh teori : Jean Bodin dan George Jellinek

c. Teori Kedaulatan Hukum
    Menurut teori ini, yang memegang kekuasaan tertinggi adalah hukum. Tokoh teori : Krabbe

 d. Teori Kedaulatan Rakyat
     Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintahan berda di tangan rakyat, sehingga raja maupun presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh teori : Jean Jacques Rousseau

3. Landasan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
a. Pancasila (Landasan Idil)     Sila keempat Pancasila merupakan landasan idil pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Makna sila keempat :

Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi ditangan rakyat atu bersifat demokrasi.Hikmat penggunaan pikiran yang sehat dan juga sifat bertanggung jawab, disiplin dan jujur.Permusyawaratan berarti setiap mengambil keputusan diadakan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat Perwakilan mengandung arti suara-suara rakyat didengar oleh pemerintah melalui badan perwakilan rakyat.
 b. UUD 1945 (Landasan Konstitusional)
     Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan PERPU sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000. Memiliki urutan :Undang-Undang Dasar 1945Ketetapan MPR RI  Undang-UndangPERPUPeraturan PemerintahKepres  Perda  4. Sistem Pemerintah Indonesia
 a. Sistem Pemerintahan Presidensial     Sistem pemerintahan ini dimana kekuasaan legislatif dipilih melalui pemilu dan terpisah oleh kekuasaan legislatif. Ciri-cirinya :