pada amandemen ke berapakah terjadi penghapusan dpa?

Penghapusan DPA (Dewan pertimbangan Agung) terjadi pada Amandemen Keempat UUD 1945

Pembahasan:

UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yaitu:

1. Perubahan Pertama UUD 1945 (Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999)
2. Perubahan Kedua UUD 1945 (Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000)
3. Perubahan Ketiga UUD 1945 (Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001)
4. Perubahan Keempat UUD 1945 (Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002)

Pada Amandemen atau Perubahan Keempat ini mengubah Pasal 6A (tentang cara pemilihan presiden),pasal 8 (tentang pemberhentian presiden), pasal 23B (tentang mata uang) pasal 24 (tentang kekuasaan kehakiman dan pembentukan Mahkamah Konsitusi), pasal 31-32 (tentang pendidikan dan kebudayaan) serta menghapus DPA (Dewan Pertimbangan Agung).

DPA dahulunya merupakan lembaga tinggi negara yang keberadaanya berdasarkan UUD 1945 yang asli, tepatnya Pasal 16 UUD 1945. Menurut peraturan, DPA bertugas memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan presiden.

Dalam kenyataanya DPA tidak berjalan efektif. Pendapat dan sarannya tidak memiliki ikatan hukum apapun dan sering diabaikan presiden. Anggotanya berisi para pensiunan pejabat dan sering dianggap diisi orang dekat presiden. DPA kemudian sering dijulukin "Dewan Pensiunan Agung". Kondisi ini tidak sepadan dengan status DPA sebagai lembaga tinggi negara.

Oleh karena itu, setelah Reformasi, dalam amandemen UUD 1945 posisi DPA ini dihapuskan.

Pelajari lebih lanjut kali UUD 1945 mengalami amandemen di: https://brainly.co.id/tugas/88685

Pelajari lebih lanjut karakteristik pemerintahan indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD tahun 1945 di: brainly.co.id/tugas/7149866    

Pelajari lebih lanjut pengaruh amandemen UUD 1945 bagi penyelenggara Negara RI di: https://brainly.co.id/tugas/12849002

---------------------------------------------------------------------------------------------

Detail Jawaban    

Kode:  10.9.4      

Kelas: X

Mata Pelajaran: PPKN          

Materi: Bab 4 - Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945